BARISAN OPOSISI RAKYAT

press realease

GUNAKAN DANA RAKYAT (APBD) UNTUK KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Penyimpanan Dana Rakyat di SBI merupakan
pengkhianatan terhadap rakyat)


Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono dihadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tanggal 23 Agustus lalu mengungkapkan keprihatinan atas masih banyaknya daerah yang belum memakai anggarannya untuk pembangunan yang tercermin dari total simpanan pemda di perbankan yang mencapai jumlah sekitar Rp. 96 triliun, dan simpanan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga pertengahan Agustus 2007 yang mencapai sekitar Rp. 50 triliun. Hal itu telah menunjukan terjadinya kelambanan proses pembangunan di daerah-daerah yang tentu berdampak luas terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat secara umum yang dalam kondisi sekarang sangat memerlukan sentuhan-sentuhan kebijakan yang secara langsung bisa dirasakan manpaatnya oleh rakyat.

Khusus dalam kontek Jawa Barat, disimpannya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank Jabar pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp. 3,1 triliun sungguh memperhatinkan dan sangat disayangkan ditengah jutaan rakyat Jawa Barat yang dililit kemiskinan, daerah pedesaan yang tertinggal, infrastruktur jalan yang rusak, biaya sekolah yang mahal, biaya kesehatan yang tinggi, pengangguran dsb. Dana sebesar itu seharusnya dioptimalkan untuk membiayai program-program pembangunan yang sejatinya merupakan hak rakyat untuk dapat menikmatinya, bukan malah dana tersebut terparkir di SBI. Dengan alasan apapun terparkirnya jumlah dana sebesar itu sungguh tidak efektif, produktif dan aplikatif bagi akselerasi pembangunan Jawa Barat.

Terparkirnya dana APBD Jawa Barat pada SBI oleh Bank Jawa Barat sebagai Bank yang memang ditunjuk untuk mengelola kas daerah, dalam pandangan kami bukan sebatas soal hak teknis perbankan semata (simpanan dana pemda aman dsb) akan tetapi pada persoalan komitmen pemerintah dalam menggunakan dana rakyat bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam wujud pembangunan dan penuntasan kompleksitas problem masyarakat Jawa Barat yang memerlukan penanganan kebijakan yang serius, cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Barisan Oposisi Rakyat menyatakan sikap sebagai berikut :

1.Menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan dana Rakyat (APBD) untuk membiayai program pembangunan melalui akselerasi pembangunan yang populis dan langsung dirasakan oleh rakyat bukan menyimpannya di SBI;
2.Mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi dana pemda secara ketat dan mendorong agar dana rakyat (APBD Provinsi Jawa Barat) agar dapat dialokasikan untuk pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat kecil;
3.Mendesak Bank Jawa Barat agar mengelola dananya untuk memperkuat kredit produktif pada UKM agar dapat menggerakan sektor riil ketimbang disimpan di SBI;

Dana APBD merupakan dana rakyat yang seharusnya disalurkan kembali kepada rakyat, bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.

Bandung, 29 Agustus 2007
BARISAN OPOSISI RAKYAT
Sekertaris Jenderal,

ttd & cap

DENI KUSDINAR